Awalnya, pimpinan rapat Komisi VI parlemen RI Muhammad Hekal memberikan dirinya menerima laporan dari beberapa investor yang telah masuk di Indonesia, namun terusik dari oknum-oknum pemerintah.
Oleh karena merupakan itu, dirinya pun meminta Bahlil mendampingi para investor yang menanamkan modalnya di tanah air.
"Kementerian menjadi pendamping penanam modal, bukan hanya yang dapat salah saja penanam modal namun juga oknum pemerintah. Ini yang perlu pendampingan dari kementerian, alasannya ialah aku ada beberapa investor besar yang telah masuk, setelah masuk ia lakukan investasi mohon maaf ada gangguan sana sini yang mereka galau kita harus berlindung ke siapa, bertanyanya ke siapa. Bapak telah diangkat menjadi menteri, kita harap bapak memainkan peran itu," kata Hekal, Senin (31/5/2021).
Baca Juga : jasa sedot wc kota medan
Menanggapi itu, Bahlil mengaku siap mendampingi para investor yang ingin menanamkan dananya di tanah air. Bahkan, dirinya bakal memberantas seluruh oknum pejabat negara yang terbukti membatasi proses investasi.
"Saya berjanji di dalam rapat yang terhormat ini, yang dihadiri bapak ibu dewan terhormat, dengan penugasan saya selaku Ketua Satgas ataupun Menteri Investasi, aku siap untuk melaksanakan pendampingan apabila ada oknum pejabat negara yang menjajal menghalang-halangi proses investasi apalagi investor itu telah sesuai hukum, kita akan clear-kan," ujar Kepala BKPM ini.
Janji yang dilontarkan Bahlil pun ditanggapi oleh anggota Komisi VI badan legislatif RI Nusron Wahid. Menurut dia, saat ini banyak izin investasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang siap dieksekusi. Namun, pada kenyataannya proses investasi tersebut belum bergerak.
Berlanjut ke halaman selanjutnya.
Dia pun meminta Bahlil untuk menandakan problem tersebut.
"Saya percaya di meja bapak ada Bu Siti Nurbaya merilis banyak izin konsesi hutan, lahan yang sudah ada izinnya itu belum diapa-apakan, dan izinnya sudah keluar dari BKPM namun hingga hari ini belum diapa-apakan," kata Nusron.
"Saya minta tolong karena merupakan bapak telah komitmen tolong itu saya yang dihukum, 2 bulan, 3 bulan ya kan, alasannya adalah ialah ketemuan di sini atau di Komisi VII, alasannya ialah tarik menawan siapa yang kita mau lempar antara Perindustrian atau Menteri Investasi ini kita mainkan, 2-3 bulan itu saja," tambahnya.
Baca Juga : sedot wc buntu makassar
Menanggapi itu, Bahlil yang ketika ini ditunjuk selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun siap menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, dirinya siap mundur kalau problem tersebut tidak mampu diselesaikan.
Namun begitu, dirinya mengaku tidak dapat mengungkapkan strategi penyelesaian perkara tersebut ke publik. Apalagi ketika ini dirinya masih menyelesaikan perangkat-perangkat yang diinginkan oleh Satgas Percepatan Investasi.
"Makara aku nggak ada problem apa-apa, saya hanya menghormati apa yang ditugaskan presiden, terlebih sudah ditentukan UU, terlebih telah ditentukan Komisi VI. Kalau tidak mampu kita lakukan kita berhenti saja, untuk apa. Ini kan bentuk dedikasi harus kita lakukan sungguh-sungguh," tegas Bahlil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar